RAKYATKU.COM - Para pemimpin militer Sudan dan aliansi oposisi telah menyetujui masa transisi tiga tahun ke pemerintahan sipil.
Dewan Militer Transisi (TMC) mengatakan aliansi itu akan memiliki dua pertiga kursi di dewan legislatif.
Sudan telah diperintah oleh dewan militer sejak penggulingan Presiden Omar al-Bashir bulan lalu.
Namun sejak saat itu, protes terus berlanjut karena demonstran menuntut pemerintah sipil penuh.
Pada konferensi pers bersama, Letjen Yasser al-Atta mengatakan kesepakatan akhir tentang pembagian kekuasaan akan ditandatangani dengan aliansi oposisi dalam waktu 24 jam.
Itu akan termasuk pembentukan dewan kedaulatan baru yang akan memerintah negara sampai pemilihan.
"Kami bersumpah kepada orang-orang kami bahwa perjanjian akan selesai sepenuhnya dalam waktu 24 jam dengan cara yang memenuhi aspirasi rakyat," katanya.
Awal mula situasi krisis Sudan
Pada bulan Desember, para demonstran turun ke jalan karena keputusan pemerintah untuk melipattigakan harga roti.
Protes segera tumbuh menjadi kemarahan luas terhadap pemerintahan 30 tahun presiden.
Lima minggu setelah unjuk rasa, pada 17 Januari, para saksi mata mengatakan pasukan negara menembakkan amunisi langsung kepada para demonstran dan membunuh seorang dokter.
Dokter itu dilaporkan sedang merawat demonstran yang terluka di rumahnya di Khartoum ketika polisi menembakkan gas air mata.
Dia adalah satu dari lusinan orang yang tewas selama kerusuhan anti-pemerintah.
Ketika kemarahan meningkat, para pemrotes melakukan aksi duduk sejak 6 April di luar markas militer di Khartoum, untuk menuntut tentara memaksa presiden keluar.
Lima hari kemudian, presiden digulingkan oleh militer.
Selanjutnya, dewan militer mengambil alih kekuasaan pada 11 April. Tetapi para demonstran tetap bertahan, dan menunut agar militer mengalihkan wewenang ke pemerintahan sipil.