RAKYATKU.COM - Penyediaan air bersih bagi warga Jakarta sedang bermasalah. Upaya pemerintah DKI untuk memaksimalkan pelayanan terbentur sikap pihak ketiga yang dianggap tidak kooperatif.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan kekesalannya terhadap PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Perusahaan itu dianggap tidak kooperatif dalam melaksanakan proses head of agreement (HoA) terkait swastanisasi air.
"Sejauh ini Aetra sudah bersepakat dan penandatanganan dengan PDAM, yang tidak bersahabat dan menunjukkan etika tidak baik adalah Palyja," kata Anies, Jumat (10/5/2019) seperti dikutip dari Liputan6.com.
Dia menyatakan, pihaknya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan Palyja. Padahal menurut Anies, Aetra responsif dengan proses yang ada. "Meeting saja susah, tidak seperti Aetra. Aetra itu responsif," ucap Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menginginkan agar Palyja dapat bertanggung jawab atas penyediaan air bersih untuk warga ibu kota. Sebab hal tersebut dapat menghambat penyediaan air untuk masyarakat kurang mampu.
"Kalau terhambat perusahaan swasta seperti ini, ya ini masalah. Nah kita konsultasi sama KPK, insyaallah bisa ada ruang-ruang hukum yang bisa dipakai untuk menjalankan ini," jelas Anies Baswedan.
KPK pun bersurat ke Anies Baswedan. KPK meminta penjelasan terkait Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum karena tengah mencermati sejumlah aspek dalam pengelolaan air minum di DKI.
"Terdapat risiko klausul dari perjanjian kerja sama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemerintah Provinsi DKI dan masyarakat pada umumnya," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis.
Febri mengatakan, selain objeknya terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat luas, KPK juga melihat terdapat risiko penyimpangan jika sejumlah persoalan yang telah dibahas di persidangan mulai di tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung tidak menjadi perhatian Pemprov DKI.