RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Sejumlah elemen pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno di Sulawesi Selatan menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Kamis sore (2/5/2019).
Mulai dari Front Pembela Islam (FPI) wilayah Sulsel, Relawan PAS 08, Kopassandi Sulsel hingga Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Sulsel.
Mereka menggelar aksi damai untuk menyuarakan adanya indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) dalam penyelenggaraan Pilpres 2019. Kecurangan-kecurangan tersebut dianggap sangat merugikan pasangan calon nomor urut 02 itu.
Ketua Dewan Pembina Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandi (Kopassandi) Sulsel, Aziz Qahhar Mudzakkar dalam orasinya menyebut jika kecurangan TSM di Pilpres kali ini sangat jelas terlihat.
Aziz mencontohkan gerakan TSM tersebut, seperti adanya gerakan untuk menggunakan struktur pemerintahan dari bupati hingga kepala desa untuk memilih sang petahana, Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin.
"Semua pasti pernah mendengarkan kabar bahwa ada bupati yang mengarahkan camat dan kepala desa untuk memilih 01, kan? Itu adalah kesalahan terstruktur, karena melibatkan struktur kekuasaan untuk memilih calon tertentu. Pelanggaran Pemilu itu," tegas caleg DPR RI dari PAN tersebut.
Pelanggaran TSM tersebut, kata Aziz, sesuai dengan undang-undang harusnya didiskualifikasi. Keputusan dalam Ijtima Ulama III juga, kata Aziz, disepakati untuk mendesak KPU dan Bawaslu agar melakukan diskualifikasi atas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Aziz meminta KPU juga menghormati sikap Ijtima Ulama terutama terkait dengan dugaan-dugaan adanya kecurangan dalam Pemilu 2019 ini.
"Pelanggaran TSM itu resikonya apa? Menurut UU adalah diskualifikasi. Pasangan 02 di dzalimi. Kita menuntut diskualifikasi kepada calon yang melakukan pelanggaran TSM," pungkas Aziz yang juga mantan senator DPD RI.