RAKYATKU.COM - Untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat koordinasi.
Rapat dipimpin Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler di aula Sasana Praja, Kantor Bupati Luwu Timur, Jumat (26/4/2019).
Rakor Bahan Pokok menjelang Bulan Ramadan ini dihadiri Wakil Bupati, Irwan Bachri Syam, dari unsur Polri, TNI, perbankan, pengusaha ritel, kepala OPD, camat, BPS, dan pihak PT Vale serta Indomart dan Alfamart.
Menurut Husler, lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 1440 H harus disikapi dengan serius. Jika tidak diantisipasi sejak awal, maka akan menimbulkan gejolak di masyarakat utamanya masyarakat yang kurang mampu.
“Kita harus memikirkan langkah yang tepat. Jangan sampai kenaikan harga barang nantinya membuat keresahan di masyarakat,” tekan Husler.
Dalam pertemuan tersebut, solusi yang dibutuhkan untuk menekan gejolak harga barang adalah dengan menggelar pasar sembako murah. Ini dianggap masih relevan dan bisa menjangkau warga kurang mampu.
“Untuk pasar murah ini, Pemkab Lutim hanya mampu mengadakan 3500 paket sembako. Kami mohon bantuan dari pihak swasta membantu pengadaan paket sembako ini," pinta Husler.
Menanggapi permintaan bupati, pihak perbankan menyatakan siap berpartisipasi untuk membantu penambahan stok sembako tersebut.
Sementara itu, Rosmiaty Alwy, kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM mengungkapkan, saat ini sudah terjadi kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar.
Rosmiati mencontohkan, cabai saat ini sudah naik jadi Rp12 ribu, bawang putih naik jadi Rp2000. Namun kenaikan ini masih dianggap normal.
Selain sembako, hal yang harus diperhitungkan juga stoknya adalah ketersediaan LPG 3 Kg di seluruh pangkalan di Lutim. Kelangkaan LPG di bulan Ramadan dan Idulfitri sudah dipastikan akan berdampak di masyarakat.
"Kami meminta pihak kepolisian tetap mengawasi pasokan LPG untuk Lutim jangan sampai dibawa ke Sulawesi Tenggara," tegas Rosmiaty.
Terkait harga LPG, juga selalu dikeluhkan warga karena pihak pangkalan kerap menjual LPG ke pengecer sehingga harga LPG tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan Pemerintah daerah. (hms/ikp/kominfo)