RAKYATKU.COM - Berita hoaks semakin banyak jelang Pemilu 2019. Pada Agustus tahun lalu, berita yang terbukti palsu jumlahnya hanya 25. Pada Februari naik menjadi 353 berita. Angka tersebut merupakan data terbaru yang dikumpulkan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.
"Ada upaya-upaya delegitimasi dan membangun distrust kepada pemerintah melalui hoax," kata Menteri Komunikasi, Rudiantara melalui keterangan resmi.
Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan bahwa hoaks telah menghambat upaya pemerintah membangun dan menyejahterakan masyarakat. Hoaks bukan sekadar kabar yang bohong dan fitnah. Penyebarnya dengan sengaja membuat bingung masyarakat sehingga mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia.
Pemerintah punya banyak sekali program yang baik untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti program PKH, BPJS, kredit mekar, dan lainnya. Namun, sering program-program itu terhambat realisasinya karena masyarakat diracuni berita bohong untuk tidak percaya pada pemerintah.
"Ini sangat merugikan masyarakat luas," kata Jaleswari dikutip dari suara.com.
Di kesempatan yang sama, Kombes Polisi, Asep Syafrudin mengingatkan masyarakat agar tidak bermain-main dengan hoaks dan fitnah di media sosial. Apapun motifnya. Bareskrim Polri saat ini sudah memiliki alat canggih untuk mendeteksi penyebar fitnah. Jajaran kepolisian bisa dan sudah menangkap penyebar kabar bohong dalam waktu singkat.
"Polri sangat serius memerangi hoax," kata Asep.
Keprihatinan atas maraknya kabar bohong juga disampaikan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo.
"Hoaks menenggelamkan fakta," kata dia.
Menurutnya, masyarakat harus bisa membedakan berita dan informasi. Informasi yang menyebar di media sosial belum tentu berita yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga masyarakat jangan asal ikutan membagi informasi yang seringkali palsu.
"Sekali lagi, masyarakat harus saring sebelum sharing," pesan Yosep.