RAKYATKU.COM - Presiden Sudan Omar al-Bashir telah menyatakan keadaan darurat nasional selama setahun pada hari Jumat (22/02/2019).
Dia juga membubarkan pemerintah dan memecat semua gubernur negara bagian, lalu menunjuk jenderal militer sebagai gubernur pengganti.
"Saya mengumumkan memberlakukan keadaan darurat di seluruh negeri selama satu tahun," katanya dalam sebuah pengumuman yang disiarkan TV negara.
"Saya mengumumkan pembubaran pemerintah di tingkat federal dan di tingkat provinsi," katanya.
Beberapa jam setelah pengumuman itu, Bashir mengeluarkan dua keputusan presiden yang menunjuk tentara dan petugas keamanan untuk memerintah 18 provinsi di negara itu.
Dia juga mengumumkan bahwa lima anggota kabinet, termasuk menteri luar negeri, pertahanan dan keadilan, akan tetap mempertahankan pekerjaan mereka.
Langkah itu merupakan upaya untuk mengakhiri protes selama berbulan-bulan, yang telah mengguncang kekuasaannya setelah tiga dekade berkuasa.
Dalam pidatonya, dia juga mengakui kesulitan ekonomi yang memicu protes pertama pada bulan Desember. Tapi dia mengatakan bahwa gerakan protes telah dibajak oleh pihak lain.
Namun aksi protes dengan cepat tumbuh menjadi gerakan yang menyerukan penggulingan presiden, dan menyebar ke kota-kota di seluruh negeri.
Para pengunjuk rasa datang dari seluruh masyarakat Sudan, termasuk bagian dari kelas menengah atas yang mengalami masalah keuangan karena kemunduran ekonomi negara itu.
Lebih dari 1.000 orang dilaporkan telah ditahan sejak protes dimulai. Kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari 40 orang tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan.
Penyelenggara protes telah bersumpah untuk terus berdemonstrasi sampai Bashir meninggalkan jabatannya.