RAKYATKU.COM,BONE - Video kampanye caleg PKS untuk DPRD Sulsel, AKBP (Purn) H Andi Sudarman viral di media sosial. Warga yang menunjukkan kartu namanya diklaim bisa bebas tilang.
Kasat Lantas Polres Bone AKP Muh Thamrin yang ditemui di ruangannya Senin (18/2/2019) berang. Dia mengaku tidak pernah ditelepon caleg bersangkutan.
"Itu semua bohong saudaraku. Saya sudah perintahkan semua anggota untuk menindak apabila ada pelanggar yang menggunakan kartu nama yang bersangkutan," tegas Thamrin yang baru dua bulan bertugas di Bone.
Sebelumnya, beredar video kampanye caleg di media sosial. Dalam video itu, timses AKBP (Purn) H Andi Sudarman berbicara di depan warga. Dia bilang, kartu nama caleg PKS itu sudah bisa dimanfaatkan.
Berkampanye dalam bahasa Bugis, pria itu menantang warga untuk menguji kartu nama caleg lain. Bila kartu nama caleg lain bisa dipakai sebagai anti tilang, katanya, maka silakan pilih caleg tersebut.
Tetapi, bila tidak, maka dia mempersilakan warga untuk memilih Andi Sudarman. Pria itu mengklaim bahwa kartu nama itu bisa digunakan saat ditangkap polisi di wilayah Kabupaten Sinjai dan Bone.
"Ini kartu namanya Petta Haji, puang, apabila ada sweeping daerah Sinjai dan Bone, ada pelanggaran kita, antara lain lupa surat-surat, lampu setop padam, lampu sein padam, perlihatkan kartu nama ini kepada polisi," kata Udi, nama pria itu, dalam bahasa Bugis.
Dalam video tersebut, dia juga mengatakan bahwa Andi Sudarman telah berkoordinasi dengan kepala Satuan Lalu Lintas Sinjai dan Bone agar ketika ada warga yang memegang kartu namanya, agar tidak ditilang.
"Petta Haji sudah telepon Kasatlantas Polres Sinjai dan Polres Bone, kalau yang punya ini kartu nama berarti pendukungnya AKBP (Purn) Haji Andi Sudarman. Insya Allah tidak dipersulit (saat sweeping). Kalau dipersulit, langsung telepon Petta Haji," ungkapnya.
Terpisah, caleg bernama AKBP (Purn) Andi Sudarman memberikan penjelasannya soal hal tersebut. Dia menyebut ucapan tersebut ulah pendukungnya.
Andi Sudarman diketahui pernah menjabat posisi strategis di kepolisian khususnya di bidang lalu lintas. Sudarman mengatakan tidak ada perintah dari dia untuk mengatakan soal hal tersebut kepada konstituennya di Bone.
"Iya terlalu bersemangat. Mungkin karena latar belakang saya seorang polisi," ungkapnya.
Dia mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Makanya tidak mungkin hanya dengan selembar kartu nama, warga dapat bebas dari pelanggaran hukum.