Senin, 18 Februari 2019 14:43
Bupati Luwu Timur Thorig Husler menghadiri Sosialisasi dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3, Senin (18/2/2019) bertempat di aula kantor Dinas Pendidikan.
Editor : Alief Sappewali

RAKYATKU.COM - Puluhan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3, Senin (18/2/2019) bertempat di aula kantor Dinas Pendidikan.

 

Para peserta sangat antusias mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Pengaaan Barang dan Jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 ini.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Timur, Askar mengatakan, sosialisasi ini digelar dalam rangka persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 terkait dengan pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

 

Askar menambahkan, melalui versi baru ini, pembuatan dokumen kontrak dilakukan melalui sistem atau tidak manual lagi. Paket pekerjaan dibuat sendiri oleh PP Kom, jika sebelumnya ditetapkan oleh Pokja. Semua transaksi baik tender maupun non tender wajib dicatat dalam aplikasi, sehingga memudahkan proses monitoring.

"Adapun beberapa kelebihan aplikasi SPSE versi 4.3 ini, selain dokumen lelang dibuat secara elektronik melalui aplikasi SPSE, dalam aplikasi ini syarat penawaran sudah terperinci, pada proses evaluasi harga dan koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis oleh aplikasi, serta aplikasi SPSE sudah menginformasikan secara terperinci hasil evaluasi, sehingga lebih transparan bagi masyarakat," ungkap Askar.

Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler berharap, seluruh peserta sosialisasi agar dapat memahami dan menggunakan SPSE versi 4.3 di 2019 ini.

"Kepada seluruh pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik, agar dapat memahami dan menggunakan aplikasi SPSE versi 4.3 untuk proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dan sistem E-Purchasing serta E-Lelang cepat di tahun anggaran 2019 ini," tambahnya.

Pelatihan yang digelar 18-27 Februari 2019 ini diikuti sebanyak 110 orang pejabat pembuat komitmen, pokja pemilihan bagian layanan pengadaan yaitu kepala OPD 28 orang, camat 11 orang, lurah tiga orang, kepala puskesmas 17 orang, PPK 152 orang, pejabat pengadaan 58 orang, admin PKK 58 orang, dan penyedia 301 orang. (hms/ikp/kominfo)


 

TAG

BERITA TERKAIT