RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Akhir-akhir ini, sejumlah menteri "Kabinet Kerja" melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Teranyar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Muhajir Effendy akan hadir pada 17 Februari 2019. Muhajir akan mendatangi Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Maros.
Catatan Rakyatku.com, sudah ada enam menteri yang telah berkunjung ke Sulsel pada periode Januari hingga Februari 2019. Mereka diantaranya Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro.
Tak cuma itu. Sejumlah kegiatan nasional dipusatkan di Kota Makassar. Seperti Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil di Four Points by Sheraton, pada 7 Februari 2019.
Mayoritas kunker dan acara itu didominasi sosialisasi tentang sejumlah program-program kementerian di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Namun, masifnya kunjungan para 'pembantu presiden' itu menimbulkan spekulasi lain. Apakah mengemban misi ganda untuk mensosialisasikan petahana disisa waktu jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019? Terlebih lagi adanya fakta bahwa tingkat elektabilitas Jokowi di Sulsel masih belum aman versi sejumlah lembaga survei.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengakui jika kehadiran para menteri tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencitraan petahana.
"Kehadiran para menteri tentu berdampak pada Jokowi, terutama terkait pencitraan pemerintahannya. Mengapa? Karena para menteri ini mengeksplorasi keberhasilan pemerintah sesuai kementerian masing-masing," ungkapnya kepada Rakyatku.com melalui aplikasi pesan, Sabtu (16/2/2019).
Meskipun demikian, menurut Firdaus, para menteri seharusnya tetap bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan tak terlibat dalam pusaran politik jelang Pilpres 2019.
"Semestinya menteri lebih steril dalam kaitannya dengan Pilpres," tambahnya.
Disinggung soal adanya potensi para menteri mengemban misi ganda tersebut, Firdaus enggan berkomentar lebih jauh. Menurutnya, untuk menemukan fakta-fakta terkait hal itu, terlebih dahulu perlu ditelusuri bentuk-bentuk kegiatan yang dihadiri para menteri tersebut.
"Hal itu harus dicermati ikhwal momentum kehadirannya dan bentuk kegiatannya. Misalnya, mobilisasi massa dalam jumlah besar yang tidak lazim dibanding kegiatan menteri pada umumnya," pungkasnya.