RAKYATKU.COM, GOWA - Pemkab Gowa belum mengumumkan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I. Polemiknya gara-gara sumber anggaran yang tak jelas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa, Muchlis mengaku, sejatinya harus ada pembahasan dengan pemda dalam rekrutmen PPPK lantaran gaji pegawai setara PNS tersebut dibebankan kepada APBD.
"Kita masih mempertanyakan dari mana anggarannya. Contoh, untuk seleksi sendiri butuh penganggaran kerja sama dan itu tidak ada dalam APBD dan tidak ada perintah dari atas juga untuk menyelenggarakan," ucap Muchlis kepada Rakyatku.com, pada Kamis (14/2/2019) kemarin.
Ia lalu mencontohkan seleksi PNS pada 2018 lalu yang persiapannya sampai berbulan-bulan. Persiapan itu termasuk seluruh anggaran yang dibutuhkan.
"(Seleksi PPPK) ini tidak ada sinyal. Tiba-tiba menjelang Pemilu kita dipaksakan untuk melakukan seleksi," jelasnya.
Jika penerimaan PPPK tersebut dipaksakan, maka program pemerintah yang telah dianggarkan juga akan berdampak untuk kedepannya.
"Itu aturan pusat yang mengaturnya apakah ada program yang tertunda karena itu. Untuk Gowa, dari mana kita ambilkan Rp26 miliar sedangkan 1 miliar untuk bantuan bencana kemarin saja susah. Katakanlah misalnya 507 kita harus angkat lebih 500. Itu terangkat melalui PPPK itu honorer K2 maka kita butuh anggaran puluhan miliar," demikian Muchlis.