RAKYATKU.COM,GOWA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan capaian kabupaten/kota terhadap progres pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (PKT) Provinsi Sulawesi Selatan di kantor gubernur Sulsel, Rabu (13/2/2019). Acara itu dihadiri Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni dan Sekretaris Daerah, M Muchlis.
Koordinasi Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencehahan KPK, Dwi Aprilia Linda mengungkapkan, Gowa berada pada peringkat delapan dengan capaian 71 persen, dari 25 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
"Ada beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan signifikan yang baik seperti Maros, Luwu Timur, Palopo tiga teratas dengan capaian 77 persen, Jeneponto 74 persen, Sulsel 72 persen, Pinrang, Makassar, Gowa 71 persen, Luwu Utara 70 persen. Hampir semua sudah zona hijau, tersisa Toraja Utara yang berada pada zona kuning, namun ini masih bisa ditingkatkan di tahun 2019 ini," katanya.
Linda menambahkan, delapan indikator yang dinilai tahun 2018 termasuk pengadaan barang jasa di setiap daerah. Gowa sendiri berada di peringkat pertama yaitu 77 persen dengan memenuhi 12 standar dari 13 standar.
"Gowa ini sangat baik pada barang jasa/ULP-nya karena dia ada di urutan pertama semoga untuk indikator lainnya bisa ditingkatkan," tambahnya.
Selain itu, dirinya mengungkapkan bahwa tahun 2018 ada delapan indikator. Pada tahun 2019 ditingkatkan menjadi 11 indikator dalam rencana aksi pemberatasan korupsi terintegrasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Muchlis, mengaku rakor ini menjadi bahan evaluasi agar pada tahun 2019 bisa lebih ditingkatkan dengan mendorong indikator lainnya terpenuhi.
"Alhamdulillah kita tembus di angka 71 persen dengan urutan ke-8 se-Sulsel. Semoga capaian dari indikator pengadaan barang jasa karena kita berada peringkat tertinggi bisa ditularkan ke indikator lainnya, karena itu berarti ada yang bisa kita dorong lagi ke atas," ungkapnya.
Olehnya dirinya berharap, rencana aksi PKT di 2019 ini yang bertambah menjadi 11 indikator bisa tingkatkan lagi dengan mencapai target urutan tiga teratas.
Pada Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Selatan 2019 ini dipimpin langsung sekaligus dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman bersama Sekda Sulsel, Ashari Radjamilo.