RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Presiden RI Joko Widodo memerintahkan pihak terkait melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan konservasi kawasan gunung Bawakaraeng dan Lompobattang di Sulawesi Selatan.
Kepala BNPB RI, Doni Monardo mengungkapkan, pihaknya telah mencanangkan program konservasi lahan sebagai upaya rehabilitasi wilayah pasca banjir. Dikatakan Doni, metode agroforestri harus dilakukan, untuk mengurangi dampak alih fungsi lahan di Gunung Bawakaraeng dan Lompobattang.
"Dari BNPB akan mendukung penuh instruksi presiden dan wapres untuk mengembalikan fungsi konservasi," tutur Doni saat ditemui di ruang rapat pimpinan kantor gubernur Sulsel, Jumat (1/2/2019).
Dikatakan Doni, untuk melakukan langkah itu, BNPB akan membentuk tim. Tim ini akan melakukan survei lebih dahulu selama sebulan.
"Kalau program ini hanya sekadar program pemerintah semata dan hanya diangap proyek pasti tidak akan berhasil. Kalau program ini akan digunakan sebagai program kolektif, akan berhasil dalam lima tahun," ujarnya.
Menurutnya, alih fungsi lahan hutan ditambah dengan perubahan cuaca yang ekstrem dapat memberikan kerugian besar bagi masyarakat.
"Perubahan iklim yang akibatkan hujan deras dan banjir itu makin meningkat. Jadilah bencana yang diakibatkannya. Jawabannya cuman satu jagalah alam, maka alam akan jaga kita," tegas Doni.
Untuk mencegah terjadinya bencana serupa, akan dibangun juga Bendungan Jenelata, di Kabupaten Gowa. Kementerian PUPR merencanakan proyek bendungan akan selesai sekitar tahun 2022-2023. Salah satu manfaat kehadiran Bendungan Jenelata, potensi banjir sungai Jenelata yang sebelumnya 1.800 meter kubik, akan turun hingga 750 meter kubik.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Teuku Iskandar telah melaporkan rencana pembangunan bendungan kepada Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, 30 Januari lalu.
Dari data teknis BBWSPJ diketahui luas lahan bendungan Jenelata diperkirakan kurang lebih 1.702,81 hektare.
Terdiri atas kebutuhan luas lahan untuk konstruksi kurang lebih 70,83 hektare, luas lahan untuk quarry/akses 199,80 hektare, luas untuk fasilitas umum 2,23 hektare, kebutuhan lahan untuk genangan 1.220,60 hektare, dan kebutuhan lahan untuk greenbelt 209,35 hektare.
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengaku sudah menyiapkan anggaran pembebasan lahan sekira Rp460 miliar untuk pembebasan lahan 1.702,81 hektare, yang mencakup lima desa di Kecamatan Manuju.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan, mesti diadakan sirine yang jangkauannya lebih luas lagi. Katanya, bunyi sirine akan sangat membantu warga dalam bersiap-siap jika luapan air kembali terjadi.
"Jadi kita minta bendungan ada sirinenya. Yang bisa menjangkau wilayah yang bisa terkena dampak," ujar Wagub.
Ia menyampaikan, mesti ada sistem yang dibentuk, yang mengatur tentang proses evakuasi jika kembali terjadi luapan air.
"Harus ada master plan, misal tempat kumpulnya di mana. Dan berapa menit bisa dievakuasi. Yang mana barang bisa dibawa lari, yang mana tidak. Karena kadang kita harus bawa diri sendiri saja. Karena kondisi panik itu, lebih berbahaya dari bahaya itu sendiri," jelasnya.