RAKYATKU.COM, PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare, mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR senilai Rp14,2 miliar. Bantuan ini untuk penanganan daerah kumuh tahun 2019.
Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Ekonomi Bappeda Parepare, Zulkarnaen, menjelaskan, dana Rp14,2 miliar itu untuk penanganan kumuh skala kawasan Parepare tahun 2019. Ada lima rencana kegiatan yaitu reservoar, IPAL komunal, pembangunan jalan, pembangunan drainase, dan RTH.
"Skala kawasan ini untuk empat kelurahan, masing-masing Ujung Sabbang, Lakessi, Kampung Pisang, dan Watang Soreang," ungkap Zulkarnaen yang juga Ketua Pokja PKP Bidang Perencanaan.
Dalam penanganan kumuh ini, Pemkot Parepare berkomitmen memastikan kolaborasi dan keterpaduan penanganan multi sektor, untuk menjamin keberfungsian infrastruktur dan pencapaian outcome pengurangan kumuh.
Selain bantuan Rp14,2 miliar itu, Parepare juga mendapat alokasi bantuan dana investasi (BDI) tahun 2019 dari Kementerian PUPR, senilai Rp7 miliar.
BDI ini menyasar tujuh kelurahan yakni Watang Soreang, Lakessi, Ujung Sabbang, Mallusetasi, Lumpue, Labukkang, dan Watang Bacukiki.
"BDI ini untuk kegiatan jalan, drainase, persampahan, dan air bersih. Dananya sudah ada bantuan dari Kementerian PUPR senilai Rp7 miliar," lanjut Zulkarnaen.
Kegiatan penanganan kumuh ini, akan berjalan lebih cepat, karena sudah ada SK wali kota tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Parepare.
"Dalam pengerjaan skala kawasan ini, Pemkot akan susun DED, pemerintah pusat yang kucurkan dananya. Ini untuk mendukung komitmen wali kota, percepatan pencapaian universal access atau pengurangan kawasan kumuh di Parepare," tegas Zulkarnaen.