RAKYATKU.COM, TIONGKOK - Pemerintah Tiongkok, telah meloloskan rencana lima tahun, untuk membuat Islam kompatibel dengan sosialisme. Demikian diungkap media pemerintah.
Menyusul pertemuan dengan perwakilan dari delapan asosiasi Islam pada hari Sabtu, pejabat pemerintah sepakat untuk membimbing Islam, agar kompatibel dengan sosialisme, dan menerapkan langkah-langkah untuk menyangkal agama. Demikian menurut surat kabar yang dikelola pemerintah, Global Times.
Tujuan utama dari rencana lima tahun Tiongkok untuk sinicise Islam, adalah mencari pemerintahan yang tallies, dengan praktik Cina, dan itu tidak hanya terbatas pada Islam. Demikian diungkap surat kabar itu dalam tindak lanjut opini editorial, menekankan inisiatif bukan pelanggaran kebebasan beragama.
Langkah ini sangat penting bagi Tiongkok, untuk mengeksplorasi cara-cara mengatur agama di negara-negara modern. Global Times menambahkan, konten garis besar akan segera dirilis ke publik, setelah revisi lebih lanjut.
Arahan, yang rancangannya disahkan pada Desember 2017, telah didistribusikan ke asosiasi Islam setempat, setelah konferensi pada hari Sabtu.
Tiongkok telah berusaha untuk menyesuaikan agama dengan karakteristik Cina, seperti kesetiaan kepada Partai Komunis di bawah arahan 2015 Presiden Xi Jinping.
Selain Islam, ada empat agama lain yang diakui secara resmi di negara ini - Taoisme, Budha, Katolik, dan Protestan.
Namun, negara itu mendapat kecaman global yang hebat, setelah panel HAM PBB mengatakan, telah menerima laporan yang dapat dipercaya, bahwa satu juta atau lebih warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang, ditahan di tempat yang menyerupai kamp interniran besar-besaran.
Beijing telah membela penggunaan kamp-kamp itu, dengan mengatakan, mereka digunakan melindungi kawasan itu dari kegiatan-kegiatan ekstremis.
Dalam pertemuan pada hari Sabtu, perwakilan asosiasi Muslim dari delapan provinsi dan wilayah termasuk Beijing, Shanghai, Mongolia Dalam, Hunan, Guangdong dan Yunnan, membahas garis besar rencana tersebut dengan pejabat pemerintah di Beijing.
"Islam di Tiongkok, harus dipandu Pemikiran Xi Jinping, tentang Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok untuk Era Baru," menurut rilis berita yang diterbitkan oleh Asosiasi Islam Tiongkok setelah konferensi.
Untuk mendorong lebih banyak cara Cina dalam praktik, Yang Faming, kepala asosiasi, mengatakan langkah-langkah yang relevan termasuk ceramah dan pelatihan tentang nilai-nilai inti sosialis, hukum dan budaya tradisional Cina akan diberikan kepada umat Islam.
Baru-baru ini, Beijing telah meluncurkan kampanye publisitas yang semakin aktif, untuk mempertahankan kebijakannya di Xinjiang, dalam menghadapi protes dari para aktivis, ulama, pemerintah asing dan pakar hak asasi.
Dalam dua minggu terakhir, pemerintah Tiongkok, telah mengatur para diplomat dari 12 negara non-Barat, untuk mengunjungi wilayah tersebut, serta mengatur perjalanan bagi sekelompok kecil wartawan ke tiga fasilitas, yang disebutnya sebagai pusat pelatihan pendidikan kejuruan.
Pejabat Xinjiang mengatakan kepada Reuters, program deradikalisasi telah sangat berhasil dalam mengurangi ekstremisme, dengan mengajarkan penduduk tentang hukum dan membantu mereka belajar bahasa Mandarin. Tetapi lebih sedikit orang yang akan dikirim melalui sistem di masa depan.
Pada hari Senin, Tiongkok mengatakan, akan menyambut para pejabat PBB ke Xinjiang, jika mereka mengikuti dan menghormati prosedur perjalanan yang sesuai.
Para pejabat PBB juga harus menghindari campur tangan dalam masalah-masalah domestik, dan mengadopsi sikap objektif dan netral, kata juru bicara kementerian luar negeri Lu Kang pada sebuah pengarahan rutin.
Pejabat tinggi hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet pada Desember mengatakan, kantornya mencari akses ke Xinjiang untuk memverifikasi laporan yang mengkhawatirkan, tentang kamp-kamp pendidikan ulang yang menampung minoritas Muslim.