Kamis, 26 April 2018 12:44

Kemenag Sidrap Cari Solusi Pendidikan Diniyah di Bantaeng

Al Khoriah Etiek Nugraha
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Kemenag Sidrap Cari Solusi Pendidikan Diniyah di Bantaeng

Perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Sidrap yang terdiri dari Kepala Seksi PD Pontren, Muslimin Muchtar bersama Ketua Pokjawas, Husain melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kemenag Bantaeng.

RAKYATKU.COM, BANTAENG - Perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Sidrap yang terdiri dari Kepala Seksi PD Pontren, Muslimin Muchtar bersama Ketua Pokjawas, Husain melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kemenag Bantaeng.

Selain membangun silaturahmi dan sinergitas, Kemenag Sidrap juga ingin memperlajari terkait pembinaan pendidikan keagamaan khususnya Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, yang dilakukan Kemenag dan Pemda Bantaeng.

Kepala Seksi PD Pontren Kemenag Kabupaten Sidrap, Muslimin Muchtar mengaku, kunjungannya ke Kantor Kemenag Kabupaten Bantaeng ini adalah dalam rangka mencari solusi dan jalan keluar yang terkait dengan pengelolaan pendidikan diniyah di Kabupaten Sidrap. Menurutnya, kesejahteraan para guru pembina cukup memprihatinkan.

"Untuk kesejahteraan para guru-guru pembina diniyah di Sidrap, mereka hanya hidup dari orang tua santri," ungkapnya, Kamis (26/4/2018).

Menanggapi hal itu, Kakanwil Kemenag Bantaeng, Muhammad Yunus menjelaskan bahwa di Bantaeng Kemenag besinergi dengan Pemda, serta telah mengeluarkan payung hukum.

"Meskipun Kementerian Agama adalah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, namun Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng telah berhasil menjalin sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten, terbukti dengan lahirnya Perda No 5 tahun 2012," ujarnya.

Menurut Sekretaris DPPKAD, Junaedi bahwa jika berdasarkan regulasi sebenarnya tidak ada satupun nomenklatur yang memuat tentang pembinaan pendidikan keagamaan di tingkat Kabupaten, namun sebagai perangkat daerah pihaknya hanya menjalankan komitmen Pemerintah Daerah. Menurutnya, Diniyah merupakan bagian dari Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan sehingga celah itu bisa dimasuki. 

"Jika pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap pembinaan pendidikan keagamaan di tingkat Kabupaten, maka tugas kami sebagai perangkat teknis daerah adalah mencari celah yang bisa dijadikan payung hukum," jelasnya.

Sebenarnya, lanjut dia, pendidikan keagamaan di sekolah itu sudah tercover dalam program Full Day School, dan yang tidak melaksanakan full day school inilah yang disentuh dengan pendidikan diniyah. 

Kasi PD Pontren Kemenag Bantaeng, Wahni pun memaparkan bagaimana gigihnya para pimpinan-pimpinan pondok yang tergabung dalam MMPP (Majelis Musyawarah Pimpinan Pondok) ini dalam memperjuangkan lahirnya Perda tersebut.

"Lahirnya Perda No. 5 Tahun 2012 ini bukan semata-mata hasil perjuangan kami di Kementerian Agama, akan tetapi juga merupakan hasil perjuangan para pimpinan pondok dengan didukung oleh teman-teman di DPRD, peran kami di Kementerian Agama adalah menindak lajuti ke OPD terkait," pungkasnya.

"Merekalah yang berteriak-teriak dan melobi ke Pemerintah dan DPRD sehingga Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren ini lahir dan menjadi payung hukum bagi pengembangan Pendidikan Diniyah dan  Pondok Pesantren di Kabupaten Bantaeng," tuturnya.