Rabu, 21 Maret 2018 08:21

Sanksi Menanti ASN Jeneponto yang Terlibat Politik Praktis

Mays
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Pjs Bupati Jeneponto, Asmanto Baso Lewa.
Pjs Bupati Jeneponto, Asmanto Baso Lewa.

Pjs Bupati Jeneponto, Asmanto Baso Lewa, sudah memperingatkan ASN di Jeneponto, agar tidak berpolitik praktis.

RAKYATKU.COM, JENEPONTO - Pejabat Sementara (Pjs)  Bupati Jeneponto, Asmanto Baso Lewa menegaskan, apa yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jeneponto itu, sudah tepat terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpolitik praktis.

Menurutnya, sudah jelas ada larangan dari Komisi ASN (KASN), dan diperkuat PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN/PNS.

"Ini harus dipertegas lagi, agar Panwaslu menindak oknum ASN yang terlibat politik praktis. Apa yang dilakukan Panwaslu sudah menjadi bagian yang harus dilakukan, saya kira tepat. Panwaslu melakukan penegasan dalam mengambil sikap itu," jelas Asmanto Rabu (21/3/2018).

Untuk sanksi bagi ASN yang sudah diperiksa Panwaslu Jeneponto, Asmanto Baso Lewa menjelaskan, ada prosedurnya. Setelah dari Panwaslu dilanjutkan ke KASN.

"Biarlah KASN yang memutuskan, saksi yang diberikan kepada yang bersangkutan. Hasil keputusan KASN itu yang akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten, tindakannya seperti apa, hukumannya seperti apa. Saksinya, tergantung dari pelanggaran yang dia lakukan," paparnya.

Menurut Asmanto, hampir di setiap sambutan, pada acara mana pun, dia selalu meminta agar pegawai itu netral, khususnya di Jeneponto. "Saya minta netral, tidak boleh ada keberpihakan. Sanksinya sudah jelas ada dan tergantung pelanggran yang dilakukan,"tegas Asmanto.

Jika terdapat temuan ASN terlibat langsung melakukan poltik praktis di Pilkada Jeneponto kata dia, agar dilaporkan ke Panwaslu. Biar Panwaslu menindaki. 

"Kami sudah berulang-ulang meminta untuk netral. Baik itu melalui lisan dan surat edaran bupati yang dikeluarkan," tambahnya.