Minggu, 11 Februari 2018 16:28

OPINI:Pilwalkot Makassar dan Ancaman Kuasa Koorporasi

Trio Rimbawan
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Najamuddin Arfah
Najamuddin Arfah

Perhelatan Pemilihan Wali Kota Makassar yang akan digelar pada Juni 2018 mendatang layaknya seperti arena tinju. sebab, Pilwakot kali ini dipastikan hanya akan diikuti oleh dua kandidat, Moh Ramdhan P

RAKYATKU.COM,MAKASSAR-Perhelatan Pemilihan Wali Kota Makassar yang akan digelar pada Juni 2018 mendatang layaknya seperti arena tinju. sebab, Pilwakot kali ini dipastikan hanya akan diikuti oleh dua kandidat, Moh Ramdhan Pomanto yang berpasangan dengan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham dengan tagline 'DIAmi' ; (Jangan biarkan Makassar Mundur Lagi) dan pasangan Munafri Arifuddin yang berpasangan dengan Andi Rachmatika Dewi dengan tagline 'Appi-Cicu' (Makassar Milik Kita).

Ada hal yang menarik perhatian publik pada konstalasi Pilwalkot Makassar kali ini, status Moh Ramdhan  Pomanto atau Danny Pomanto sebagai petahana justru maju melalui jalur independen dengan dukungan suara rakyat (jalur perseoranBOgan-KTP). Berbeda dengan Munafri Arifuddin yang merupakan 'pendatang baru' dalam arena politik Makassar berhasil memborong hampir seluruhnya partai politik yang ada di kota Makassar, sehingga tidak menyisakan kesempatan bagi kandidat lain untuk maju.

Kehadiran Munafri Arifuddin (Appi) bagi sebagian warga Makassar tentu mengagetkan, namanya kini tiba-tiba menghiasi sudut-sudut kota Makassar dan tampil sebagai penantang petahana. Lalu siapa Appi ? meski karier politiknya tak secerah jika dibandingkan para politisi di Makassar, tetapi klub favorit sepak bola warga Makassar dan Sulsel, PSM yang menempatkan dirinya sebagai CEO menjadi tempat berkiprah hingga dikenal oleh publik. 

Appi yang merupakan menantu dari pengusaha besar yang juga ipar Wapres Jusuf Kalla, Aksa Mahmud yang tak lain adalah pendiri Bosowa Corp tentu menjadi salah satu jawaban kenapa Appi begitu cepat menjadi primadona baru sekaligus mampu memborong partai besar untuk maju di Pilwalkot Makassar.

Dukungan besar dua entitas bagi Appi-Cicu, Penguasa (elit) dan Pengusaha (Koorporasi) tentu menjadi ancaman berat bagi Danny Pomanto untuk tetap melenggangkan jabatannya kali kedua di kota Makassar. Dinamika dan hiruk pikuk politik Makassar pun diwarnai dengan 'peperangan' antara Danny Pomanto dan bekingan 'orang besar' dibelakang Appi Cicu. Maka tidak heran, segala upaya dan cara akan dilakukan oleh pihak Appi-Cicu untuk menumbangkan Danny Pomanto, karena dibelakangnya kedua entitas tersebut menjadi taruhannya.

 

Entitas Koorporasi dibelakang Appi Cicu pun tak luput dari amatan publik. Kalkulasi ekonomi politik dibalik sokongan koorporasi tentu telah matang. Disulapnya berbagai tempat yang dulunya dikenal sebagai show room menjadi posko pemenangan menjadi salah satu indikasi, betapa koorporasi tersebut akan 'all out' memenangkan kandidat usungannya.

Tingginya cost politic (biaya politik) hingga isu Money politic (politik uang), berupa pembagian uang dan sembako kepada pemilih yang  menjadi indikator kuat terjadinya politik transaksional tentu menjadi salah satu alasan mengapa dukungan koorporasi itu mesti hadir di Pilwalkot Makassar.  

Sponsored by MGID

Apalagi  Menurut UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU RI No. 42 Tahun 2008 Tentang dana kampanye pasangan calon diperoleh dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung dan dari pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta menjadi pembenar bagi koorporasi untuk mendukung kandidat jagoannya.

Namun yang menjadi catatan, korporasi bagaimana pun alasannya selalu memiliki agenda politik ekonomi yang tersembunyi. Apabila berhasil merebut kursi kekuasaan, mengakomodasi kepentingan-kepentingan bisnis korporasi adalah keniscayaan. Prinsipnya sederhana, seperti dalam perusahaan koorporasi, setiap uang yang diinvestasi oleh perusahaan harus memperoleh laba atau keuntungan baru. Sulit sekali untuk memisahkan korporasi dari sistem ekonomi kapitalis dengan kredo utama maksimalisasi keuntungan. Dominasi kalkulasi ekonomi atas setiap kebijakan nantinya pun menjadi hal yang biasa.
 
Pembajakan Demokrasi

Bagi penulis, terlibatnya koorporasi ke dalam dunia politik dan dominasi kepentingan koorporasi dalam proses pemerintahan adalah bentuk pembajakan demokrasi. Selama kita menganggap bahwa menjual atau membeli suara dalam pemilihan kepala daerah adalah sesuatu yang ‘lazim’ terjadi dalam proses politik, maka pemilu adalah bagian dari kepentingan ekonomi koorporasi. Ketika kita menggunakan istilah “ekonomi” dalam artian pendekatan teori kalkulasi ekonomi, maka politik akan menjadi salah satu dari sekian banyak bidang dimana kalkulasi ekonomi bisa diterapkan.

Dalam buku James A Caporaso-David P.Levine yang berjudul 'Theories of Political Economy' (1992) dipaparkan tentang salah satu teori ekonomi politik yaitu  teori pendekatan kalkulasi ekonomi. Bahwa semua tindakan manusia hanya bisa dipahami berdasarkan hubungan antara cara dan tujuan, dimana sebuah tindakan baru dapat dirasakan masuk akal kalau tindakan itu selaras dengan kalkulus cara dan tujuan (kalkulasi untung rugi). Jika sebuah tindakan sesuai dengan kalkulasi itu maka itu berarti tindakan itu tidak masuk akal.

Dengan kata lain, pendekatan kalkulasi ekonomi mengatakan bahwa tindakan yang tidak bersifat ekonomis (dalam artian kalkulasi) adalah tindakan yang tidak masuk akal. Mereka yang menganut pendekatan kalkulasi ini cenderung untuk mengasumsikan bahwa ekonomi adalah perspektif yang paling mendasar dalam motivasi dan perilaku manusia sehingga kalkulasi ekonomi selalu digunakan dalam pasar maupun perebutan kekuasaan politik.

Dampak dari digunakannya pendekatan kalkulasi ekonomi adalah bahwa motif ekonomi menjadi lebih dominan daripada tujuan ideal perebutan panggung politik itu sendiri . Pendekatan kalkulasi ekonomi berusaha menjelaskan apa yang kita lakukan dan mengapa kita melakukannya, sementara politik dianggap cuma sebagai konteks dari tindakan itu. Akibatnya, kalau hendak menjelaskan politik, pendekatan kalkulasi akan menjelaskannya dengan menggunakan ekonomi.

Dan ironisnya, teori ekonomi politik yang menggunakan pendekatan kalkulasi ekonomi ini diprediksi kurang memerhatikan hubungan antara ekonomi dan politik sebagai dua wilayah yang berbeda dan terpisah, melainkan menundukkan politik dibawah prinsip kalkulasi ekonomi, sehingga kepentingan koorporasi dalam penyelenggaran politik pemerintahan akan mendominasi.
 
Selain itu deregulasi berbagai aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan korporasi akan menjadi ancaman. Lihat saja berbagai contoh kasus Pilkada yang kandidat pemenangnya  disokong penuh oleh korporasi seringkali melahirkan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan koorporasi dan merugikan rakyat. Contoh misalnya, begitu gampang mengeluarkan konsesi pengoperasian perusahaan di suatu wilayah meskipun itu menabrak aturan.

Maka wajar, mereka yang ingin memajukan demokrasinya, seperti Brazil misalnya, Mahkamah Agung Brazil membatalkan pasal dari UU pemilu di negara itu yang melegitimisai partai dan kandidat menerima donasi dari korporasi. Sebelumnya, senat Brazil menyetujui revisi regulasi yang memungkinkan pelarangan bagi korporasi memberi donasi dalam kampanye pemilu. Asosiasi Advokat Brasil yang menjadi pionir penggugat regulasi tersebut mengasumsi bahwa donasi korporasi telah merusak jiwa demokrasi dari konstitusi Brazil (?Berdikarionline.com?).

Catatan tersebut, bisa menjadi pertimbangan bagi warga Makassar untuk memberikan hak pilihnya pada Pilwalkot Makassar Juni mendatang. Bahwa siapapun itu, kita punya kebebasan memilih mereka yang dianggap paling pantas menduduki jabatan sebagai Walikota Makassar periode mendatang. Namun pesan penulis, mari cerdas memilih, jangan hanya terlena dengan apa yang tampak didepan, tetapi tidak melihat motif dibelakangnya. Sekian  dan selamat berakhir pekan !

Oleh  : Najamuddin Arfah

 Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Unhas Jurusan Ekonomi Pembangunan
 

Sponsored by advertnative