Sabtu, 27 Januari 2018 04:00

DKPP Sidang Dua Anggota Panwascam di Sulbar

Almaliki
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Muhammad
Muhammad

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan sidang pelanggaran kode etik terhadap 2 anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang ada di Sulawesi Barat (Sulbar).

RAKYATKU.COM, MAMUJU - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan sidang pelanggaran kode etik terhadap 2 anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang ada di Sulawesi Barat (Sulbar).

Dua anggota Panwascam tersebut diduga terlibat dalam partai politik yang hal tersebut termasuk pelanggaran berat dalam Undang-Undang penyelenggara pemilu.

Dua teradu yakni Thalib Ketua Panwascam Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, yang diduga terlibat dalam partai politik Perindo serta Zhul Henderiawan Anggota Panwascan Doripoku, Kabupaten Mamuju Utara, yang di mana teradu terdaftar sebagai pengurus dan anggota dari partai Nasdem dan partai Idaman.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad, anggota DKPP RI mengatakan, laporan kedua orang tersebut telah masuk ke DKPP, Jumat (26/01/18).

"Dari laporan yang masuk di DKPP ada dua laporan Panwascam yang di area berbeda kita periksa dengan tuduhan keterlibatan partai politik," katanya.

 

Anggota DKPP RI tersebut menjelaskan jika penyelenggara itu di dalam Undang-undang tidak boleh berasal dari partisan, serta tidak boleh menjadi bagian dari partai politik atau tim sukses, karena hal tersebut syarat yang sangat prinsip.

Ketika ditanya mengenai keputusan apa yang akan diambil oleh DKPP RI, ia menjelaskan jika hal tersebut akan dibahas dalam pleno DKPP RI nantinya.

Sponsored by MGID

"Apakah keputusan di DKPP seperti apa, nanti kita lihat, itu nanti yang akan kita pertimbangkan. Nanti keputusannya dalam pleno DKPP pusat, jadi fakta-fakta sidang akan kita bawa ke sana, kita bincangkan, lalu kita putuskan," jelasnya di Kantor KPU Sulbar, Jl. Soekarno Hatta, Mamuju.

Lebih lanjut, ia menuturkan, walaupun teradu sudah mengundurkan diri. Namun, proses sidang pelanggaran kode etik akan terus berlanjut.

"Tadi kita dengarkan dia mengundurkan diri. Itu secara administratif, ia melaporkan kepada yang mengangkat, itu hak warga negara untuk mundur, tapi proses persidangan tetap kita proses," tutupnya.