Senin, 15 Januari 2018 09:26

Harta 2013 Hanya Rp32,5 Miliar, Ini Penjelasan Danny Pomanto

Alief Sappewali
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Pasangan Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari saat menyerahkan dana LHKPN terbaru.
Pasangan Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari saat menyerahkan dana LHKPN terbaru.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto memberi klarifikasi terkait harta kekayaannya yang disebut naik tiga kali lipat.

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto memberi klarifikasi terkait harta kekayaannya yang disebut naik tiga kali lipat.

Danny menyebutkan bahwa jumlah harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memang sebesar Rp79.732.759.695 di periode 2017 lalu. Akan tetapi, peningkatannya tidak begitu signifikan semenjak dia menjabat sebagai wali kota di 2014 lalu.

Di periode 2014 lalu, harta kekayaan bakal calon wali kota Makassar ini tercatat kurang lebih Rp74.916.018.100. Harta itu akumulasi dari berbagai jenis harta, di antaranya harta tidak bergerak (tanah dan bangunan), harta bergerak (alat transportasi dan mesin), harga bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, dan harta lainnya serta jenis harta yang sifatnya hutang.

"Tahun 2013 LHKPN saat saya mendaftar sekitar Rp32,5 miliar. Di 2014 pertama saya menjabat Rp74,9 miliar. Kenapa? Karena pelaporan di 2013 ada item yang belum dilaporkan, seperti nilai perabotan, perhiasan, dam rekening suami istri," kata Danny Pomanto.

Saat itu beberapa bidang tanah dan kendaraan lainnya belum dilaporkan. Itupun, harga jual nilai tanah dan bangunan mengalami peningkatan yang disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat itu.

 

"Kenaikan harta dari Rp32,5 miliar ke Rp74,9 miliar telah diumumkan pada Januari 2015 dan sudah diverifikasi ulang di masing-masing daerah oleh KPK pada Desember 2016," terangnya. 

Advisor Danny Pomanto (DP), Djusman AR menegaskan jika kenaikan harta kekayaan seperti yang diberitakan sejumlah media online itu sangat keliru. Menurutnya, perhitungan harta kekayaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu lagi ada keraguan.

"KPK dalam mengeluarkan LHKPN jikalau berapa besarpun harta kekayaannya jikalau itu tidak ada masalah itu tetap akan keluarkan dan jikalau KPK dalam telaannya menemukan masalah mereka tidak akan terbitkan LHKPN dan bahkan mengusutnya. Kita kan di sini sudah klir tidak ada masalah, jadi ini hanya kekeliruan tafsiran teman-teman saja," pungkasnya.

Djusman AR yang juga tim hukum DIAmi menjelaskan dalam pelaporan LHKPN itu ada harta tidak bergerak yang dinilai seperti rumah, tanah dan perhiasan. Kategori harta tidak bergerak berupa investasi ini pun nilainya terus mengalami peningkatan.

Bahkan perhitungan LHKPN saat ini mengalami perubahan oleh KPK. Kata Djusman, ada perubahan format."Saat ini beda formatnya, 2013 dan 2014 tidak diuraikan secara rinci. Baru-baru ini format KPK meminta lebih spesifik dan sudah dilaksanakan semua. Seperti rumah, cara menilainya cukup dengan melihat atas luas kali sekian, tinggi sekian cukup seperti itu. Sekarang ini kalau misalnya rumah menggunakan marmer atau apakah itu kan tetap dihitung," terangnya.

Olehnya ia berharap pada tahapan pilkada ini pengamat dan akademisi jangan berkomentar tanpa ada data yang jelas. Karena menurutnya Danny Pomanto adalah peminpin yang mengedepankan transparansi. 

"Yah kalau komentar baiknya pakai data, jangan prasangka," katanya.