Selasa, 02 Januari 2018 14:20

11,3 Juta Warga Sulawesi-Maluku Ikut JKN-KIS

Andi Chaerul Fadli
Konten Redaksi Rakyatku.Com
11,3 Juta Warga Sulawesi-Maluku Ikut JKN-KIS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sekitar 11,3 juta dari 15,3 juta jiwa di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku (Sulselbartramal) telah me

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sekitar 11,3 juta dari 15,3 juta jiwa di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku (Sulselbartramal) telah mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hingga 2017.

"Saat ini peran Pemda sudah sangat baik, khususnya dari segi komitmen dalam mendaftarkan warganya menjadi peserta JKN-KIS melalui integrasi program Jamkesda," ujar Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal, I Made Puja Yasa pada Public Expose, Selasa (2/1/2018).

Puja juga berterimakasih kepada pemerintah daerah yang mendorong wilayahnya untuk mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). "Kami harapkan seluruh Pemda dapat melakukan hal serupa, mendukung dan merealisasikan rencana strategis nasional serta amanah UU Nomor 40 tahun 2004,” tambah dia.

Kabupaten/Kota yang sudah UHC adalah Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Selayar, Kabupaten Barru, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Bombana, Kota Palopo, Kota Pare-Pare dengan jumlah peserta 1,3 juta.

Khusus untuk Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, 58 Kabupaten Kota telah melakukan integrasi terhadap Program JKN-KIS dengan jumlah peserta 74,2 persen dari total penduduk.

 

Secara nasional, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 187,9 juta. Artinya jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 72,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Dengan demikian hanya tersisa sekitar 27,1 persen lagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS dan diharapkan akan terpenuhi sesuai dengan target. 

Sementara itu, Tercatat 3 Provinsi (Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo), 67 Kabupaten, dan 24 Kota sudah lebih dulu UHC di Tahun 2018, dan yang berkomitmen akan menyusul UHC lebih awal yaitu 3 Provinsi yaitu Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah serta 59 Kabupaten dan 15 Kota.

Hal itu selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019.