RAKYATKU.COM, DONGGALA — Pemerintah terus memperluas akses energi yang adil dan terjangkau hingga ke wilayah pesisir. Di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau langsung operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) sebagai bagian dari upaya memastikan kemudahan akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di daerah pesisir.
SPBUN yang dikelola koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dinilai memberi dampak signifikan bagi aktivitas melaut nelayan, baik dari sisi harga maupun efisiensi operasional.
Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan keberadaan SPBU Nelayan menjawab persoalan klasik yang selama ini dihadapi nelayan, yakni mahalnya harga BBM dan jauhnya jarak tempuh untuk mendapatkan pasokan energi.
“Dengan adanya SPBU Nelayan, nelayan bisa membeli BBM sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Sebelumnya, mereka harus membeli dari pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal, bahkan bisa mencapai Rp3.000 sampai Rp4.000 per liter di atas harga resmi,” ujar Erika saat peninjauan, Minggu (21/12/2025).
Saat ini, solar di SPBU Nelayan Donggala dapat diperoleh nelayan seharga Rp6.800 per liter. Selain itu, SPBU tersebut juga melayani penjualan Pertalite bersubsidi serta Pertamax untuk masyarakat umum.
Tak hanya dari sisi harga, keberadaan SPBUN juga memangkas biaya logistik nelayan. Sebelum SPBU Nelayan beroperasi, nelayan harus menempuh jarak hingga 21 kilometer untuk memperoleh BBM, yang berdampak pada tambahan biaya dan waktu sebelum melaut.
Baca Juga : Direktur Manajemen Risiko Pertamina Tinjau Fuel Terminal Luwuk, Pastikan Keandalan Distribusi BBM Sulawesi
Erika menambahkan, nelayan di Donggala telah memahami mekanisme penggunaan Surat Rekomendasi sebagai syarat pembelian BBM subsidi dan kompensasi. Ia juga mencatat tingginya minat masyarakat terhadap BBM nonsubsidi yang dijual di SPBU Nelayan tersebut, menandakan mulai tumbuhnya kesadaran energi di tingkat lokal.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas, Harya Adityawarman, mengapresiasi pengelolaan SPBU Nelayan yang telah terintegrasi secara digital dan terhubung langsung dengan sistem pemantauan Pertamina Patra Niaga.
“Operasional SPBU Nelayan ini dapat dipantau secara real time melalui dashboard Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas. Ini penting untuk memastikan transparansi, akurasi penyaluran, serta keberlanjutan layanan bagi nelayan,” ujar Harya.
Ia berharap dukungan permodalan yang diterima koperasi nelayan tidak hanya dimanfaatkan untuk pengadaan BBM, tetapi juga untuk peningkatan sarana dan peralatan penunjang kegiatan operasional nelayan agar produktivitas semakin meningkat.
Manfaat SPBU Nelayan dirasakan langsung oleh nelayan setempat. Daud (43), salah satu nelayan di Donggala, mengaku kini lebih mudah dan tenang dalam memenuhi kebutuhan BBM untuk melaut.
“Sekarang tidak perlu lagi jauh-jauh ke SPBU di kota. BBM lebih dekat dan harganya jelas. Ini sangat membantu kami,” ujarnya.
Baca Juga : Astra UD Trucks dan Pertamina Patra Niaga Teken MoU Perkuat Keandalan Armada Distribusi Energi Nasional
Selain meninjau SPBU Nelayan, Erika Retnowati selaku Ketua Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) juga melakukan pemantauan ke Integrated Terminal Donggala serta sejumlah SPBU di Kota Palu untuk memastikan kesiapan pasokan BBM selama periode Nataru.
“Secara umum, pasokan BBM di Sulawesi Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi untuk menghadapi lonjakan kebutuhan selama Nataru,” kata Erika.
Harya menambahkan, selama periode Nataru 2025/2026, konsumsi BBM di Sulawesi Tengah diperkirakan meningkat sekitar 5 persen untuk jenis gasoline, sementara kebutuhan gasoil relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kunjungan tersebut, BPH Migas juga melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas BBM di SPBU.
Baca Juga : Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Perkuat Sinergi Pengamanan Distribusi Energi dengan Polda Sultra
“Hasil uji menunjukkan BBM yang disalurkan telah memenuhi standar dan ketentuan pemerintah,” tegasnya.
Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga ditegaskan oleh Pertamina Patra Niaga. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, menyebut keberadaan SPBU Nelayan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui dukungan energi bagi sektor perikanan.
“Nalayan memiliki peran strategis dalam rantai ketahanan pangan nasional. Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan BBM tersedia lebih dekat, terjangkau, dan berkelanjutan bagi para nelayan,” tutup Roberth.
