RAKYATKU.COM, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menganugerahi penghargaan pada Kementerian Pertanian (Kementan) atas Inovasi Sitem Informasi Kalender Tanam Terpadu - Standing Crop atau SI Katam-SC sebagai antisipasi dampak perubahan iklim dan peningkatan produksi pangan.
Selain itu, Kementan juga mendapat penghargaan sebagai lembaga yang memiliki unit penyelenggara pelayanan publik kategori Pelayanan Prima Umum atas hadirnya Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Kementan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan penganugerahan ini merupakan penghargaan tematik yang sudah melalui proses pengecekan serta mendapat arahan Presiden Jokowi terkait pelayanan publik yang makin baik.
Baca Juga : Kebut Optimalisasi Lahan, Kementan Gelar Tanam Padi Perdana di Kalimantan Tengah
"Penghargaan ini sangat tematik dan fokus pada pelaksanaannya tata kelola hulu sampai tata kelola birokrasi dan problem hilir untuk menuntaskan masalah di masyarakat dan indikatornya lebih tajam dan lebih terintegrasi," ujar Azwar Anas, Selasa (6/12/2022).
Sementara, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengatakan SI Katam-SC merupakan inovasi yang disiapkan khusus untuk peningkatan produksi pangan nasional. Inovasi ini bahkan telah mengikuti berbagai tahapan penilaian panjang dengan melibatkan 3.418 inovasi dari berbagai kementerian dan lembaga negara.
"Berdasarkan penilaian itu kami lolos dan alhamdulillah mencapai prestasi terbaik sebagai Top 45 inovasi terpuji pelayanan publik pada KIPP 2022," jelasnya.
Baca Juga : Optimalisasi Lahan di Lampung, Kementan-TNI Terjun ke Lapangan Setiap Hari
Menurut SYL, penghargaan ini juga tak lepas dari kerja keras jajaran litbang dan satuan kerja di lingkup Kementan yang terus membuat inovasi dalam mewujudkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat Indonesia.
"Ke depan saya berharap makin banyak inovasi Kementan yang menjadi unggulan dan benar-benar mampu mewujudkan sistem pelayanan terpadu serta kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.
