Rabu, 01 September 2021 09:28

Bersama Mitra Kerja, Komisi II DPRD Wajo Gelar Diskusi Publik Penanganan Pascabanjir

Nur Hidayat Said
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Diskusi publik ini bertempat di Ruang Paripurna Mini DPRD Wajo, Selasa (31/8/2021).
Diskusi publik ini bertempat di Ruang Paripurna Mini DPRD Wajo, Selasa (31/8/2021).

Diskusi publik untuk mengetahui sejauh mana langkah pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak banjir, terkhusus sektor pertanian dalam progres penanganan dan pemulihan pascabencana banjir.

RAKYATKU.COM, WAJO - Komisi II DPRD Kabupaten Wajo menggelar diskusi publik dengan mitra kerja dan sejumlah wartawan, terkait solusi pemerintah daerah untuk penanganan pascabanjir yang melanda pada Sabtu (28/8/2021) lalu. Diskusi publik ini bertempat di Ruang Paripurna Mini DPRD Wajo, Selasa (31/8/2021).

Adapun mitra kerja Komisi II yang menghadiri diskusi publik ini, antara lain Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Holtikultura Wajo serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Wajo.

Diskusi publik dibuka Ketua Komisi II DPRD Wajo, Sudirman Meru, dan anggota, Asrijaya Latief. Sementara, selaku moderator Ardiamsyah Rahim.

Baca Juga : DPRD Wajo Dukung Pembangunan Nurseri, Dorong Peningkatan SDM

Banjir di Wajo tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi puluhan ribu hektare sawah, kebun jagung, dan tambak petani. Diperkirahkan terancam mengalami gagal panen.

Pada kesempatan itu, Sudirman menjelaskan diskusi publik untuk mengetahui sejauh mana langkah pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak banjir, terkhusus sektor pertanian dalam progres penanganan dan pemulihan pascabencana banjir.

Selain itu, agenda ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban morel pemerintah daerah terjadap masyarakat yang menjadi korban bencana banjir.

Baca Juga : DPRD Wajo Usulkan 10% Hasil Lelang Exornamen untuk Restocking Ikan di Rawa

Banjir kali ini memang betul-betul "memukul" para petani. Padi yang ditanam pada Januari 2021 lalu sudah siap panen. Namun, karena curah hujan yang ekstrem dan luapan air sungai membuat tanaman padi dan tanaman jagung terancam gagal panen. Tak hanya padi dan tanaman jagung, tambak milik warga juga banyak yang meluap.

Data Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Hortikultura Wajo, sebanyak 21.023 hektare terancam gagal panen. Sementara tanaman jagung sebanyak 460 hektare. Petani diperkirakan akan merugi hingga Rp462 miliar.

"Ini data sementara per hari ini. Kemungkinan masih bisa bertambah," kata Muhammad Ashar, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Holtikultura Wajo.

Baca Juga : Peringatan HJW ke-625, Ketua DPRD Wajo Ungkap Sejarah Heroik La Maddukkelleng Mengusir Belanda

Ashar mengatakan, saat ini tim Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) terus melakukan pemantauan di lokasi terdampak banjir. Sembari dilakukan pendataan, pihaknya terus berupaya mencari solusi dengan melakukan koordinasi pemerintah provinsi dan pusat.

"Kami baru saja menerima Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Sulawesi Selatan yang turun langsung melihat kondisi sektor pertanian kita yang terdampak banjir serta untuk mendapatkan data yang riil. Alhamdulillah beliau merespons baik dan berjanji akan membantu mengusulkan supaya Kabupaten Wajo mendapatkan bantuan calon benih nasional dari Kementerian Pertanian RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," ujarnya.

Sementara Kadis Kelautan dan Perikanan, Nasfari mengatakan, untuk banjir kemarin, ada tiga kecamatan di Wajo yang tambaknya meluap, yakni Pitumpanua, Keera, dan Sajoanging. Namun, paling parah di Keera karena 60 persen dari luas tambak di sana meluap.

Baca Juga : DPRD Wajo Gelar Rapat Paripurna Bahas Perubahan Perda Produk Hukum Daerah

"Akibat banjir itu, petani tambak mengalami kerugian sekitar Rp10 miliar,” ungkapnya.

Untuk membantu para petani tambak yang mengalami kerugian, pihaknya akan membantu dalam proses pencairan asuransi. ”Ada sekitar 400 yang punya asuransi,” ungkapnya.

Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo dalam membantu petani yang terdampak banjir diapresiasi DPRD Kabupaten Wajo. “Koordinasi ke provinsi dan pemerintah pusat yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan, kami selaku mitra sangat men-support," kata Asrijaya Latief, Anggota Komisi II DPRD Wajo.

Asrijaya mengatakan, untuk mengurangi beban petani yang terdampak banjir, pihaknya akan memanggil perbankan untuk memberi keringanan petani yang punya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Baca Juga : Pererat Silaturahmi, Ketua DPRD Wajo Gelar Buka Puasa bersama Unsur Forkopimda, OPD dan Warga

“Kami akan mencoba bicara dengan pihak perbankan supaya memberi keringan untuk musim tanam kali ini,” kata Asrijaya.

Penulis : Abd Rasyid. MS
#DPRD Wajo #banjir wajo