GOWA - Komisi IV DPRD DPRD Gowa" href="https://rakyatku.com/tag/dprd-gowa">Gowa melakukan rapat kerja (Raker) dengan 3 satuan kerja perangkat daerah ( SKPD), yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan RSUD Syekh Yusuf, Gowa.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Gowa ini, dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Gowa, Muh Ramli Siddik, Rabu (22/6/2021).
Salah satu point yang disampaikan legislator Fraksi PPP ini, yakni soal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang melibatkan BPJS Kesehatan dalam soal pembayaran klaim kesehatan.
Baca Juga : Delapan Fraksi DPRD Gowa Setuju Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 Dibahas
“Pembayaran klaim JKN baik untuk dana kapitasi maupun lainnya sering terlambat sehingga kita merencanakan untuk melakukan Raker dengan menghadirkan pihak BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Sementara, terkait soal pembiayaan JKN, Kadis Kesehatan Gowa, Hasanuddin mengatakan, Pemkab Gowa tidak pernah telat dalam melakukan pembayaran meskipun, pembagian kewajiban telah berubah dari 60 persen yang ditanggung kab/kota dan 40 persen provinsi kini menjadi 70 persen yang ditanggung kab/kota dan 30 persen provinsi.
“2021 ini, Pemkab Gowa tidak pernah terlambat membayar kewajiban 70 persen, namun pihak provinsi hingga kini belum pernah menyetor yamg 30 persen,” ungkapnya.
Baca Juga : Patut Dicontoh, Anggota DPRD Gowa Timbun Jalan Rusak Menggunakan Dana Pribadi
Selain Ketua, Hadir pada Raker ini, anggota Komisi 4, yakni St Husniah Talenrang, H Abd Rahman Lalang, Diana Susanti, wahyuni Nurdani, H Abd Haris Kr Sila, Rosita, Hj Nurliah, H Makmur Mangung dan Andi Hikmawati Andi Kumala Idjo.
