RAKYATKU.COM - Laporan keuangan Bulukumba" href="https://rakyatku.com/tag/bupati-bulukumba">Pemkab Bulukumba gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tradisi yang berlangsung tujuh tahun terakhir, terhenti.
Opini WTP itu diketahui dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Bulukumba" href="https://rakyatku.com/tag/bupati-bulukumba">Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2020.
Gagalnya Bulukumba meraih WTP karena masih banyaknya temuan BPK yang belum ditindaklanjuti.
Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Sulsel Lakukan Pendampingan Penilaian KKP HAM dan Pelaporan Aksi HAM di Tiga Kabupaten
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bulukumba, HM Daud Kahal irit bicara saat dimintai keterangan soal kegagalan meraih WTP itu.
Ia hanya menyampaikan simpulan bahwa laporan keuangan kali ini hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
Sertifikat WDP diterima langsung Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf didampingi wakilnya H Andi Edy Manaf. Penyerahan dilakukan secara virtual.
Baca Juga : Mantan Anggota DPRD Bulukumba Tiga Periode Bang Philip Gabung Partai Demokrat
Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H Patudangi Azis menilai opini WDP ini suatu pukulan berat bagi pemerintah daerah. Sebab, tujuh berturut-turut Bulukumba mendapat WTP.
“Bupati harus meningkatkan lagi pengawasannya di setiap OPD dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan,” kata legislator Gerindra itu.
