Rabu, 07 April 2021 09:03

Patok Target Rp6,9 Miliar Setoran Pajak, Bupati Jeneponto: Kebutuhan Mendasar Jalankan Pemerintahan

Nur Hidayat Said
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar.
Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar.

Bupati mengatakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

RAKYATKU.COM, JENEPONTO - Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, menghadiri Penyerahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 di Ruang Pola Panrannuangta, Kantor Bupati Jeneponto, Selasa (6/4/2021).

Dihadiri oleh Sekda Jeneponto, Forkopimda, pimpinan OPD, Kepala P2KP Bontosunggu, Pimpinan Bank Sulselbar, Kepala BPN dan ATR, serta para camat.

Bupati mengatakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Baca Juga : Warga Jeneponto Boleh Salat Idulfitri di Lapangan atau di Masjid

Pajak dipergunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran masyarakat, karenanya diminta dengan kesadaran diri untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya membayar PBB.

"PBB ini merupakan salah satu sumber dari hasil pajak yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk membiayai berbagai aktivitas pemerintahan maka dibutuhkan sumber pendanaan yang memadai," ujarnya

 

Bupati menyampaikan, guna memenuhi kebutuhan belanja daerah tersebut, sangat penting peranan penerimaan yang bersumber dari hasil pajak.

Baca Juga : Iksan Iskandar Larang Takbir Keliling dan Open House

Bupati menambahkan, pada 2020 lalu, realisasi penerimaan PBB sesuai target DHKP mencapai 88,73 persen.

"Apresiasi dan terima kasih kepada camat yang 100 persen. Pertahankan dan tingkatkan. Dan seluruh camat, agar terus aktif dan lebih kreatif bersama kepala desa/lurah dan para kolektor di lapangan sehingga sedapat mungkin target PBB dapat tercapai sebelum jatuh tempo," harapnya

Sementara itu, Kepala Bapenda Jeneponto, Saripuddin Lagu, menyampaikan bahwa realisasi penerimaan PBB pada 2020 dari target Rp6.496.703.677 terealisasi sebesar Rp5.764.575.696 atau 88,73 persen.

Baca Juga : Beri Kenyamanan Warga, Bupati Jeneponto Tinjau Posko Terpadu di Bontosunggu

Menurutnya, sebanyak 83 desa/kelurahan dan 5 kecamatan mencapai 100 persen, yakni Kecamatan Tarowang, Arungkeke, Rumbia, Bontoramba, dan Bangkala Barat.

"Untuk target PBB tahun 2021, adalah sebesar Rp6.966.178.220. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 12 Tahun 2021, Tarif PBB minimal mengalami perubahan dari Rp5.000, menjadi Rp10.000," terangnya

Mantan Kabag Humas Pemkab Jeneponto itu menguraikan, pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi lainnya pada 2020, untuk perolehan penarikan retribusi daerah yang pencapaiannya lebih dari 100 persen.

Baca Juga : Peringati Hardiknas, Kadisdikbud Jeneponto: Tidak Ada yang Boleh Putus Sekolah

Di antaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sementara, ketaatan atas pemenuhan kewajiban retribusi penggunaan kekayaan daerah, yaitu M. Syafruddin Nurdin, Arfan Sanre, Mernawati, Andi Arfiandi Mundzir, dan Muhammad Ridwan Ramli.

"Sedangkan untuk pemberian penghargaan rumah makan/restoran terpatuh dalam penyetoran pajak daerah, yakni RM Mas OOS, RM Mas Anto, dan RM Jannayya," sebutnya

Dalam acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan dan bingkisan kepada para wajib pajak dan camat berprestasi.

Penulis : Samsul Lallo
#Pemkab Jeneponto #Bapenda Jeneponto