RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, memberikan keynote speak, menjabarkan kondisi di Sulsel dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2021 di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin (5/4/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubernur Sulsel menyampaikan peranan APIP dan BPK sangat penting dalam mengawal pemerintah daerah.
Dia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel di atas nasional di akhir tahun 2020. Adapun sektor yang paling tinggi sharing pertumbuhannya pertanian dan kelautan.
Baca Juga : Pj Gubernur Bahtiar Lantik Pejabat Administrasi dan Pengawas Lingkup Pemprov Sulsel
"Data BPS ternyata sektor ekonomi tertekan itu banyak di wilayah-wilayah perdesaan. Sehingga pada 2021 kami melakukan prioritas tertentu. Melanjutkan pembangunan di daerah wilayah bawahan, termasuk infrastruktur di beberapa jalan, jembatan dan irigasi," kata Andi Sudirman.
Dia juga menyebut bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan jika uang beredar dan pergerakan pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa.
"Saya melihat di Sulsel ini secara makro, ketika melihat APBD tidak turun maka ini akan bermasalah secara signifikan. Artinya, pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD kami dalam menggerakan sistem ekonomi pemerintahan di Sulsel ini," tambahnya.
Baca Juga : Serah Terima Jabatan Komandan Lantamal VI Makassar Dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel
Anggaran desa, lanjut adik kandung mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini, juga menyebut dapat dialokasi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional. Ketika sektor padat karya dapat disentuh maka akan menyerap tenaga kerja. Sehingga peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan.
Ke depan, kata Andi Sudirman, adalah kebijakan yang ada arahnya top-down, tetapi pelaksanaanya bottom-up untuk pengambilan keputusan. Artinya, diinginkan bagaimana matriks yang nanti lahir adalah resource (sumber daya) yang ada di Inspektorat kemudian dapat membuat formulasi baru untuk menghadirkan orang-orang yang betul-betul mumpuni dari semua OPD untuk ditarik kemudian menjadi penguatan dalam pendampingan dan pengawalan.
"Kami juga menginginkan inspektorat dan jajaran auditornya menjadi dokter pribadi bagi provinsi dan kabupaten-kota. Kami ingin menjadikan bagi OPD-OPD kami bisa bertanya dan memperhatikan rekomendasi yang ada," bebernya.
Baca Juga : Penjabat Gubernur dan Kapolda Ziarah ke Makam Raja-Raja di Jera Lompoe Soppeng
Kegiatan ini, lanjut Andi Sudirman, menjadi ruang kolaborasi dan ruang side by side. Sinergi dan kolaborasi antara inspektorat dan BPKP disebut penting dalam pengawalan akuntabilitas.
"Syarat utamanya adalah keterbukaan dalam informasi. Makanya, saya bilang keterbukaan data penting. Bahwa inilah area-area yang kritis, kritikal bagi kami untuk mempertanyakan bagi APIP dan BPK untuk sama-sama membedah dan kemudian kita jalan bersama," bebernya.
Dalam kesempatan, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufik Purwanto menyebutkan penanganan pandemi COVID-19 diharapkan bisa ditangani dengan baik dengan kolaborasi. Ia juga menyebut agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku badan pengawasan internal dapat bekerja secara optimal.
Baca Juga : Meriahkan HUT Soppeng, Pj Gubernur Bahtiar Apresiasi Pelaksanaan Pameran Pembangunan
"Bagaimana peran APIP sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah. Dan perlu keharmonisan dalam pengawasan intern. Untuk menunjukkan selalu berkomitmen dalam upaya bersama mengawal akuntabilitas keuangan daerah," kata Iwan dalam sambutannya.
