MAKASSAR - Rencana mutasi yang bakal dilakukan Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin yang sunter dikaitkan dengan isu Pilkada 2020 mendatang, menuai reaksi dari Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Anton Paul Goni.
Ia mengaku tidak paham dengan pola pikir pihak yang mengaitkan hal ini dengan masalah politik, sehingga dia menganggap pihak tersebut terlalu naif.
"Jadi terlalu naif kalau mau dikaitkan dengan Pilwalkot. Soal mutasi itu kan ada kaitannya dengan kebutuhan organisasi. Ada jabatan yang lowong, tentunya harus diupayakan mengisi jabatan yang kosong tersebut karena ada yang pensiun atau untuk penyegaran," ujarnya, pada (29/08).
Baca Juga : Wali Kota Makassar Jamin Stok Elpiji Aman, Pertamina Bentuk Satgas Rafi
Ada urgensi yang mengharuskan jabatan tidak boleh kosong terlalu lama hingga harus ada Plt, pemerintahan dianggap akan lebih optimal dengan adanya pejabat yang definitif.
Selain itu, proses mutasi tidak serta merta dilakukan begitu saja. Butuh pertimbangan yang cukup matang oleh Pemkot Makassar sebelum akhirnya mengambil keputusan.
"Itu bukan serta merta ada mutasi tetapi ada perencanaan sebelumnya oleh Pak Pj Walikota dengan Baperjakat," sebut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar.
Baca Juga : Selama Libur Lebaran BPJS Kesehatan dan Dinkes Makassar Siapkan Posko
"Saya rasa pak Pj Walikota dengan Baperjakat jauh hari sudah melihat pejabat eselon yang akan pensiun, sehingga bisa menyiapkan pejabat pengganti," kata Anton.
Terlebih Pj Walikota sendiri merupakan ASN. Netralitas ASN yang dipertaruhkan tersebut tentunya sangat beresiko dan Pj Walikota sendiri tahu betul hal akan hal ini.
"Pak PJ Walikota itu ASN, sudah tahu apa akibatnya kalau ASN tidak netral. Sudah jelas ada aturannya yang apabila dilanggar ada sanksinya," katanya lagi.
Baca Juga : Bersama Pejabat Pemkot Makassar,Zulkifli Nanda Belajar Tata Kelola Utilitas Bawah Tanah
Anggota Komisi A tersebut meminta agar seluruh pihak mendukung upaya Pemkot tersebut guna memaksimalkan kinerja pemerintahan utamanya di masa Pandemi Covid-19.
"Jadi diharapkan jangan terlalu jauh menggiring opini ke hal-hal politis sehubungan dengan adax rencana mutasi di Pemkot," pungkasnya.
