.jpg&width=800&height=450)
RAKYATKU.COM, PAREPARE - Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2019.
WTP yang diraih kali keempat oleh Pemkot Parepare di bawah kendali Walikota Taufan Pawe ini, diterima sejak tahun anggaran 2015 lalu disusul secara beruntun pada tahun anggaran 2016 hingga 2017.
Meski sempat mundur menjadi status opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) lantaran kasus Dinas Kesehatan (Dinkes) pada 2018, namun Pemkot Parepare sukses keluar dari opini tersebut, dan kini berhasil mempersembahkan kembali opini WTP di tahun anggaran 2019.
Raihan opini WTP yang diterima 17 kabupaten/kota di Sulsel ini, disampaikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulsel melalui video konferensi (vidkon), Jumat, (29/5/2020).
"Kami ucapkan selamat khusus kepada Pemerintah Kota Parepare karena keluar dari WDP karena satu kasus kemarin, namun pada 2019 sudah tidak mempengaruhi dan berhasil keluar meraih opini WTP," ujar Wahyu Priyono.
Sementara, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada legislatif sebagai mitra terbaik dalam fungsi pengawasan, sehingga Parepare kembali berhasil meraih opini WTP.
"Terima kasih kepada para pengguna anggaran, terima kasih kepada 25 anggota DPRD. Mudah-mudahan predikat WTP bisa kita pertahankan untuk anggaran 2020," ujar Taufan.
Kepada awak media, Taufan Pawe menguraikan upaya-upaya yang dilakukan sehingga kembali berhasil meraih predikat WTP, meski sempat WDP akibat kasus kerugian negara yang ditimbulkan Dinas Kesehatan 2018 lalu.
"Saya secara pribadi harap-harap cemas bisa kembali WTP atau tidak karena temuan di 2018 yang sudah menjadi kasus dan bergulir di pengadilan, jangan sampai masih menjadi faktor penghambat," urainya.
"Dan saya yakin kinerja Pemkot, saya memproteksi jajaran saya dan pengguna anggaran untuk 'on the track'. Hasil audit BPK secara jelas kerugian negara Rp 6 M lebih. Kami berusaha meyakinkan pemerintah pusat, bahwa kerugian ini oleh siapa dan untuk siapa, sehingga alhamdulillah, persoalan di 2018 tidak mempengaruhi lagi, termasuk dengan menyita hasil kinerja APIP dan majelis TPPGR. Langkah-langkah itulah, sehingga kami optimis keluar dari opini sebelumnya. Dan Parepare kembali raih opini WTP empat kali," tambah Taufan.
