RAKYATKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mencopot Menko Polhukam Wiranto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Desakan tersebut muncul saat Aliansi Mahasiswa se-Kota Palu menggelar aksi di DPRD Sulawesi Tengah.
Alasan mereka meminta Tito dan Wiranto dicopot karena adanya 2 mahasiswa di Kendari yang tewas saat demo. Mahasiswa juga mengecam aksi kekerasan kepolisian terhadap demonstran.
"Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian yang bertanggung jawab atas meninggalnya peserta aksi mahasiswa di sejumlah daerah," kata koordinator aksi lapangan, Salahudin saat orasi.
Terkait desakan tersebut, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara. Dia lantas mempertanyakan usulan pencopoton itu.
"Apa urusannya dengan Pak Wiranto dan Pak Tito, di mana? Siapa yang sempurna dalam hidupnya, apa masalahnya menuntut Pak Wiranto mundur, menuntut Pak Tito dicopot, apa urusannya? Memang kita punya kewenangan?" kata Ngabalin.
Menurut Ngabalin, penunjukan atau pencopotan menteri dan kapolri sepenuhnya merupakan kewenangan Jokowi. Bagi Ngabalin, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Wiranto dan Tito dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
"Kalau presiden menganggap dan memberikan kepercayaan kepada beliau untuk menjalankan tugas, tidak ada yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, tidak ada yang salah, apa urusan kita? Kok pakai menuntut-nuntut," ujarnya dilansir Detikcom.
Salah satu alasan massa meminta Jokowi untuk mencopot Wiranto dan Tito karena dua mahasiswa di Kendari meninggal dunia saat demonstrasi. Ngabalin justru mempertanyakan dasar tuntutan tersebut.
"Kenapa bisa itu menjadi parameternya untuk menuntut Pak Wiranto mundur. Kenapa itu menjadi parameternya? Kenapa itu menjadi batu ujinya? Jangan begitu dong," ujar Ngabalin.
