Rabu, 14 November 2018 23:40

Potong Dana Desa, Luwu Utara Dapat Pujian dari Satgas KPK

Alief Sappewali
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani (kedua kiri) dan Wabup Thahar Rum.
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani (kedua kiri) dan Wabup Thahar Rum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas Pencegahan Korupsi Wilayah VIII Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke Luwu Utara, Rabu (14/11/2018).

RAKYATKU.COM,LUWU UTARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas Pencegahan Korupsi Wilayah VIII Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke Luwu Utara, Rabu (14/11/2018). Mereka diterima Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.

Kunjungan kali ini dalam rangka rapat koordinasi, konfirmasi, dan validasi data Monitoring Center for Prevention (MCP) Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Titik fokus rapat ini membahas delapan sektor di antaranya perencanaan, integrasi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan satu pintu, manajemen apit, manajemen ASN, dana desa, serta optimalisasi pendapatan daerah.

"Apresiasi bagi Pemkab Luwu Utara terhadap komitmen dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Hal itu dapat kita lihat dari pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang belum lengkap secara administrasi akan dilakukan pemotongan anggaran. Ini baru Luwu Utara yang melakukannya," ujar Tri selaku ketua Satgas Pencegahan Korupsi Wilayah VIII Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, Tri menuturkan ke depan bagi setiap daerah diwajibkan menggunakan aplikasi e-planning dan e-budgeting sehingga nantinya terjadi transparansi yang diharapkan mencegah terjadinya korupsi.

Selain bupati Luwu Utara, kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Luwu Utara Thahar Rum, sekretaris daerah Kabupaten Luwu utara, dan para pimpinan OPD lingkup Pemkab Luwu Utara.