Selasa, 06 November 2018 14:22

JaDI Sulsel: Komisioner KPU Harus Bebas dari Kepentingan Ormas dan Parpol

Alief Sappewali
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Direktur Eksekutif JaDI Sulsel, Mardiana Rusli
Direktur Eksekutif JaDI Sulsel, Mardiana Rusli

Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulsel mewarning tim seleksi KPU di tujuh kabupaten/kota untuk tidak polemik dengan hasil seleksi KPU menuju 10 besar.

RAKYATKU.COM - Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulsel mewarning tim seleksi KPU di tujuh kabupaten/kota untuk tidak polemik dengan hasil seleksi KPU menuju 10 besar.  

Komunitas JaDi yang merupakan kumpulan mantan komisioner KPU dan Bawaslu periode lalu, meminta proses seleksi lebih transparan. Jauh dari kepentingan politik dan organisasi tertentu.

Sependapat dengan Prof Refly Harun, Koordinator Divisi Advokasi JaDI Sulsel, Abdul Rasyid mengatakan, seleksi calon komisioner KPU sudah dimasuki kepentingan politik dan kepentingan ormas tertentu. Dia berharap seleksi ke depan lebih transparan dan akuntabel guna melahirkan Pemilu dan pemilihan yang lebih berkualitas.

"Awal lahirnya pemimpin dan Pemilu yang berkualitas berawal dari rekrutmen penyelenggaran yang benar, transparan, dan akuntabel. Tidak berdasarkan kepentingan kelompok ormas tertentu. Apalagi kepentingan partai atau penguasa," tegas Rasyid juga berprofesi sebagai pengacara.

Berdasarkan data yang ada, beberapa komisioner terpilih terlibat politik praktis bahkan menjadi pengurus partai tertentu. Tentu saja ini mencederai prinsip independensi.
 
Direktur Eksekutif JaDI Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan, belajar dari pengalaman lalu, komisioner KPU yang terpilih berafiliasi dengan partai politik tertentu, bahkan ada yang menjadi titipan dari pejabat tertentu.

"Kami minta Timsel yang sudah punya pengalaman di seleksi terdahulu lebih objektif, teliti dalam melakukan penelusuran rekam jejak calon anggota KPU kabupaten/kota. Ini penting agar proses akhirnya tidak menjadi soal dan dianulir kemudian hari," kata Ana, sapaan Mardiana. 

Mantan komisioner KPU Provinsi Sulsel ini juga meminta Timsel mengakomodasi incumbent atau petahana yang masih berkualitas baik. Menurutnya, petahana yang sedang seleksi umumnya telah menunjukkan kualitasnya dengan sukses menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Nyaris tanpa riak.
 
"Kualitas Pilkada tanpa konflik lahir dari kemampuan manajemen komisionernya dalam setiap tahapan. Ini modal mereka dalam seleksi KPU," kata Ana.

Menurutnya, itulah ujian integritas dan proses kerja bagi incumbent yang ikut seleksi. 

Khaerul Mannan, akademisi sekaligus presidium JaDI juga membenarkan bahwa kualitas demokrasi di Sulawesi Selatan lahir dari hasil seleksi KPU yang berkualitas.

"KPU harus dihuni oleh komisioner yang paham regulasi, punya pengalaman kepemiluan, dan tidak berpolitik praktis," kata Khaerul.

Bisa dibayangkan jika pada proses berjalan tahapan menuju pemilihan serentak, KPU masih sibuk dengan persoalan norma-norma aturan yang tafsirnya beda dengan praktiknya. Juga kasus-kasus gugatan oleh pihak-pihak yang dirugikan.
 
Belum lagi intervensi dari pihak luar yang merasa berkontribusi dalam proses hingga terpilih sebagai komisioner. Ini akan melahirkan gangguan integritas dalam menjaga muruah kelembagaan.
 
Sekadar diketahui, ada tujuh KPU daerah yang sedang berlangsung proses seleksinya. Daerah tersebut yakni KPU Kota Makassar, Parepare, Pinrang, Sidrap, Wajo, Luwu, dan Enrekang.

 

Loading...