Selasa, 02 Januari 2018 22:06
Indonesia Menuju UHC 2019

Dari Timur Indonesia, Jaminan Kesehatan Semesta di Depan Mata

Al Khoriah Etiek Nugraha
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Dari Timur Indonesia, Jaminan Kesehatan Semesta di Depan Mata

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah mencapai usia 4 tahun.  

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah mencapai usia 4 tahun.  

Per 31 Desember 2017 jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 187.982.949, artinya jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 72,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan demikian hanya tersisa sekitar 27,1 % lagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS.

Hal itu selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019, disebutkan terdapat sasaran kuantitatif terkait Program JKN-KIS, yaitu, meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, minimal mencakup 95 persen pada tahun 2019. 

Berbagai strategi dan upaya akan dilakukan, salah satunya melalui dukungan dan peran Pemerintah Daerah. Saat ini dukungan tersebut sudah terasa di sejumlah daerah khususnya dalam upaya memperluas cakupan kepesertaan dengan memastikan bahwa seluruh penduduk di wilayah daerah tersebut telah menjadi peserta JKN-KIS atau dengan kata lain tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

Secara nasional di tahun 2017, 489 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota sudah terintegrasi dalam Program JKN-KIS melalui program JKN-KIS. 

 

Tercatat 3 Provinsi (Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo), 67 Kabupaten, dan 24 Kota sudah lebih dulu UHC di Tahun 2018, dan yang berkomitmen akan menyusul UHC lebih awal yaitu 3 Provinsi yaitu Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah serta 59 Kabupaten dan 15 Kota.

Khusus untuk Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, 58 Kabupaten Kota telah melakukan integrasi terhadap Program JKN-KIS dengan jumlah peserta 11.394.351 jiwa dari 15.354.850 penduduk atau 74,2 persen.

Sedangkan Kabupaten/Kota yang sudah UHC adalah Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Selayar, Kabupaten Barru, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Bombana, Kota Palopo, Kota Pare-Pare dengan jumlah peserta 1.357.731.

Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal, I Made Puja Yasa mengatakan, saat ini peran Pemda sudah sangat baik khususnya dari segi komitmen dalam mendaftarkan warganya menjadi peserta JKN-KIS melalui integrasi program Jamkesda. 

"Kami juga sangat berterima kasih kepada Pemda yang sudah mendorong UHC di daerah masing-masing dan kami harapkan seluruh Pemda dapat melakukan hal serupa, mendukung dan merealisasikan rencana strategis nasional serta amanah UU Nomor 40 tahun 2004,” ujarnya dalam Public Expose dengan tema ”Jaminan Kesehatan Semesta Sudah Di Depan Mata” Selasa, (02/01/2018).  

Puja menambahkan, dukungan dan peran serta Pemda sangatlah strategis dan menentukan dalam mengoptimalkan Program JKN-KIS.

Setidaknya, terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan mendorong Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan.  

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga sudah mengeluarkan instruksi khusus yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Inpres ini menginstruksikan kepada 11 pimpinan lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS. 

Dari 11 pimpinan lembaga negara itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Walikota. 
 
Presiden menekankan kepada Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam melaksanakan JKN; mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN; memastikan Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran serupa, dan mendaftarkan seluruh penduduknya sebagai peserta JKN; menyediakan sarana dan prasarana, serta SDM kesehatan di wilayahnya; memastikan BUMD mendaftarkan pengurus dan pekerja serta anggota keluarganya dalam program JKN sekaligus pembayaran iurannya. 

Selain itu Gubernur diinstruksikan untuk memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN. Sama seperti yang diperintahkan kepada Gubernur, Presiden menginstruksikan kepada Bupati dan Walikota hal serupa.  

Dukungan Pemkot Makassar

Staf Ahli Pemkot Makassar, Azis Hasan menyampaikan bahwa pihak Pemkot Makassar terus berupaya dalam membantu pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Salah satunya dengan mengintegrasikan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke JKN-KIS sejak Februari 2016, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Di mana anggaran dicover dari APBD Provinsi dan Kota, dengan porsi masing-masing 60 % dan 40 %.

"Dari total jumlah penduduk 1.663 479 jiwa, hingga Maret 2018 Kota Makassar baru mencapai 78,33 % kepesertaan JKN-KIS atau 1  302.955 jiwa. Masih terdapat 360.524 jiwa atau 21,67 % yang belum tercover JKN-KIS," ungkap Azis Hasan

Kepada perwakilan pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan yang hadir dalam rakor ini, Azis Hasan meminta mereka untuk membantu optimalisasi perluasan kepesertaan BPJS di wilayah masing-masing.

Salah satunya dengan membantu untuk perluasan titik pendaftaran PBPU (peserta mandiri) serta memperluas lokasi tempat pembayaran  iuran JKN-KIS melalui PPOB ( Payment Point Online Bank ).